Bandung, suarapolitik.com - Korupsi masuk kedalam ranah extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dan termasuk kejahatan berkelompok (corporate crime). Negara harus lebih serius menangani perkara ini. Jika para penegak hukum bersatu membuat trobosan hukum baru dengan menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka dan segera mengadilinya, maka peristiwa itu akan dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim dalam menangani perkara korupsi selanjutnya.

Apa itu yurisprudensi? Yurisprudensi adalah keputusan keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Lahirnya yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitlan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi.

UU No.48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya.

Nah, bila para penegak hukum khususnya KPK berani membuat inisiatif untuk mengeluarkan sprindik baru yang kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka dan segera mengadilinya melalui Pengadilan Tipikor, beresiko membuat bandit-bandit politik di Senayan yang selama ini masuk dalam gerombolan Setnov marah dan memaksa aparat hukum lainnya (polisi) untuk menangkap penyidik dan komisioner KPK, maka kita sebagai rakyat harus bergerak dan meminta DPR untuk bubar. Jika keadaan ini sudah benar-benar terjadi, maka Presiden Jokowi dapat turun tangan dan menyelesaikan sengketa hukum ini.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi? Dalam kajian Hukum Tata Negara dikenal dengan istilah Constitusional Dictatorship. Presiden bisa mengeluarkan kebijakan ekstra konstitusional dan menginstrusikan DPR harus segera bubar karena selalu membuat kegaduhan negara dan merusak sistem hukum negara!

Kalau ada ahli atau pakar hukum yang ingin mendebat pernyataan saya ini silahkan berdebat terbuka dengan saya. Saya siap melayaninya asal tidak debat di medsos karena gak bisa diperhatikan oleh masyarakat luas. Hehe...Ditunggu ! Rakyat Bersama KPK melawan para koruptor durjana ! Terimakasih...(SHE).

Bandung, 1 Oktober 2017.

Saiful Huda Ems (SHE). Advokat dan penulis.