Batubara, suarapolitik.com - Penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) kembali terendus di pemerintahan Desa Durian, Kecamatan Medang, Kabupaten Batubara. Dana Desa yang diduga digarap oknum penjabat Kepala Desa Durian adalah pendapatan desa Tahun 2017.

Seakan tidak mengenal sendi kehidupan, kian semerawutnya korupsi dari hari ke hari semakin menggurita di Indonesia, tidak hanya di pemerintah pusat saja, tindak pidana korupsi juga mulai menggregoti anggaran Pendapatan desa Durian yang saat ini dipimpin oleh Jumahari.

Disebutkan, Kades Durian kecamatan Medang Deras, Jumahari diduga melakukan praktek mark up harga dan kuantitas barang saat melakukan pembangunan di desa yang dipimpinnya itu merupakan salah satu penyakit korupsi yang selama ini dilaporkan oleh masyarakat. ungkap Ketua Barisan Investigasi Negara (BIN), Hardiansyah kepada media ini pada selasa siang (10/10/2017)

Untuk itu, Barisan Investigasi Negara (BIN) meminta kepada Kejari Batubara untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan Dana Desa yang ada di desa Durian tersebut.

"Pihak Kejaksaan Negeri Batubara yang dinakodahi oleh Eko Ahdyaksono, diminta untuk segera memanggil dan memeriksa pejabat Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Jumahari karena diduga telah terindikasi menjadi makelar proyek dalam melakukan mark up harga dan kuantitas barang saat melakukan pembangunan di desa yang dipimpinnnya itu, terhitung ada sebanyak 16 kegiatan proyek senilai Rp.817.671.178 yang diduga ada banyak kuantitas barang dan harga yang digarapnya" Tegas Hardi

Tak hanya itu, Jumahari pun diduga terlibat aktif dalam kasus KKN dan menyalah gunakan anggaran Pendapatan Desa tahun 2017 senilai Rp.1.460.243.775 yang melibatkan anggaran Alokasi dana Desa (ADD) senilai Rp.642.000.000 dan mark up Dana Desa (DD) senilai Rp.817.671.178

Berdasarkan pantauan awak media dari 16 pekerjaan yang dapat dihimpun dari lembaga Barisan Investigasi Negara (BIN/red)itu, terdapat sejumlah Pengerjaan dalam pembangunan desa durian yang dinahkodai Jumahari terindikasi sarat dengan korupsi dari rata rata setiap proyek yang ia laksanakan.

Diantara yang diduga dikorupsi oleh kades, Jumahari terkait dalam pekerjaan Pembangunan Lening Irigasi di dusun Durian (100 M) senilai Rp.39.015.000. Pembangunan Lening jalan Dusun Makmur (65M) senilai Rp 27.545.100. Pembangunan Turap di dusun tanah lapang (300M) senilai Rp. 59.527.200. Pembangunan Turap di dusun Utama (100M) senilai rp.34.486.100. Pembangunan Lapen Jalan didusun Setia (500m) senilai Rp. 222.202.700. Pembangunan Turap jalan Tani dusun Pematang raden (100M) senilai Rp.34.486.100. pembangunan Turap di dusun pasir putih (75M) senilai Rp.125.919.000. Pembangunan Turap dusun durian (20M) senilai Rp.39.188.4000, Pembangunan Jalan didusun rukun (100M) senilai Rp.18.611.100. pembangunan turap didusun abadi daerah tanah wakaf ( 100M) senilai Rp.18.263.100. lanjutan pembangunan turap jalan dusun setia (23M) senilai Rp.7.640.000.

Serta pembangunan Turap jalan dusun benteng (100M) senilai Rp.34.486.100. Kegiatan pemeliharaan jalan senilai Rp.10.000.000, pemeliharaan jalan dusun benteng (100M) senilai Rp.16.000.000, pembangunan sumur bor di dusun bogak (1 Unit) senilai Rp.20.953.378 .

Dari kesimpulan Investigasi lembaga BIN tersebut menyimpulkan Kepala Desa Durian diduga hanya melakukan kejahatan dalam prakkek seperti mark up kegiatan dengan modus operansi yang dapat mengurangi kuantitas dan kualitas proyek, dimana dari keseluruhan proyek tersebut terdapat ada banyak uang negara yang diduga telah digarap habis oleh Kepala Desa Durian, Jumahari.

"Untuk itu, masyarakat Batubara meminta kepada Kejaksaan Negeri Batubara untuk secepatnya mengusut tuntas kasus penyalahgunaan Dana Desa Durian tersebut yang diduga melibatkan kepala desa setempat," tegas Ketua BIN dengan mengakhiri. (Rido)