Pyongyang, suarapolitik.com  - Kim Jong-un pemimpin Rezim Korea Utara (Korut) melalui salah satu media pemerintahnya, meledek sanksi dari Amerika Serikat (AS) serta sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Bagi Pyongyang, sanksi Washington sebagai langkah bodoh karena tidak akan menghalangi Korut menjadi negara kekuatan nuklir.

Dalam tulisan media pemerintah rezim Kim Jong-un, Uriminzokkiri, dalam artikelnya yang diterbitkan Minggu 01/10/2017 mengatakan, “AS cukup bodoh untuk mengatakan bahwa DPRK (Korut) tidak akan tahan terhadap sanksi tersebut. Mereka mengklaim bahwa resolusi sanksi PBB yang baru akan efektif dalam meningkatkan tekanan pada DPRK dan bahwa hal itu akan menderita rasa sakit yang kuat. Sanksi AS terhadap DPRK telah terbukti sia-sia. Pemerintahan AS berturut-turut telah menggunakan sanksi anti-DPRK hanya untuk dipermalukan di hadapan dunia.”

Hal ini muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson bertemu Presiden China Xi Jinping dan para diplomat Beijing untuk membahas krisis nuklir Korea Utara. Tillerson selama ini menjadi pendukung “tekanan damai”, dengan menggunakan sanksi AS dan PBB serta bekerja sama dengan China untuk membuat rezim Kim Jong-un menyerah. Namun, usaha Tillerson telah dibayangi oleh perang kata-kata yang luar biasa dari Presiden AS Donald Trump, termasuk menghina pemimpin Korut Kim Jong-un dengan sebutan “manusia roket”.

Tillerson dalam sebuah dialog, diplomat top Washington ini di Beijing, seperti dikutip Reuters, ”Kami bertanya; Mau bicara? Kami tidak dalam situasi yang gelap, blackout. Kami memiliki dua,  tiga saluran terbuka untuk Pyongyang.”

Di Washington, juru bicara departemen Heather Nauert, dalam sebuah pernyataan Departemen Luar Negeri AS membenarkan bahwa , ”Meskipun ada jaminan bahwa AS tidak tertarik untuk mempromosikan runtuhnya rezim saat ini, mengejar perubahan rezim, mempercepat penyatuan kembali semenanjung atau memobilisasi pasukan di utara zona DMZ (zona de-militerisasi), pejabat Korut tidak menunjukkan indikasi bahwa mereka tertarik atau siap untuk melakukan pembicaraan mengenai de-nuklirisasi.”

Ini situasi yang menegangkan, namun Korea Utara sepertinya tidak menganggap sebuah persoalan yang berat.