Ciputat, suarapolitik.com - Sesuai amanat undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang desa yang bersumber dari APBN.

Pemerintah, mulai 2015 mengalokasikan dana bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Dari Rp 20,76 triliun pada 2015,  menjadi Rp 60 triliun (2017), dan Rp 120 triliun pada 2018.

Husen Umkabu selaku ketua Umum Himpunan Mahasiswa Raja Empat (HIMARA) menilai sejatinya dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa mulai semakin tidak jelas keberadaannya hanya menunggu pencairaan anggaran secara bertahap.

Namun program desa yang sudah di rencanakan oleh pemerintah pusat tak dapat di jalankan dengan baik.

Husen berpendapat bahwasanya program yang di jelankan hanya pembenahan rumah, artinya fisik yang di bangun di desa Lilinta kabupaten Raja Empat.

Sedangkan yang paling urgensi adalah Pendidikan, walaupun begitu banyak program desa yang harus di penuhi, dikarenakan jumlah mahasiswa yang banyak di kampung Lilinta tak dapat di penuhi karena pentingya sumber daya manusia yang harus di bangun dan di perhatikan, maka kedepannya sumber daya manusia semakin berkualiatas di masa yang akan datang.

Momentum perencanaan pemekaran di kabupaten raja ampat semakin dekat, Sistem alokasi dana belum jelas? Tidak adanya papan pengumuman anggaran desa?

Husen Umkabu berpendapat, “solusi yang di tawarkan adalah pembenahan dana desa secara transparansi kemudian pemerintah desa harus melakukan kerja sama dengan pemuda, mahasiswa, masyarakat dalam sistem keterbukaan anggaran desa kemudian melakukan rapat koordinasi sehingga kenyamanan dan kemajuan Kampung Lilinta yang kita inginkan bersama dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dengan  prioritas penggunaan dana desa”.

Berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar turun ke kampung untuk mengecek penggunaan dana desa terutama di Kabupaten Raja Ampat khususnya di Pulau Misool, di khawatirkan penyalahgunaan dana desa semakin menjadi-jadi oleh pemerintah desa dalam hal ini aparat Desa. (M. Fazwan)