Nasional, Suara Politik.com - Jusuf Kalla Wakil Presiden Republik Indonesia berbicara tentang OTT dengan menanggapi hal tersebut, Ia mengatakan: "Ada satu hal yang menarik sebenarnya, bahwa OTT itu sekarang tidak banyak di pusat tapi di daerah, berarti di Jakarta itu mungkin sudah lebih sadar akan pentingnya menjalankan aturan-aturan."

Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah menyerahkan proses pemeriksaan OTT tersebut kepada KPK dan aparat hukum. Untuk diketahui, OTT tersebut hanya berselang 11 hari dari OTT terhadap Kasi Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba yang terjadi pada 9 Juni 2017. Hal ini ia sampaikan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 20/06/2017.

Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu untuk masa bakti 2016-2021. Kariernya sebagai gubernur setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan. Selain itu, dia juga pernah mengenyam sebagai anggota wakil rakyat di DPR RI selama dua periode. Ia tercatat sebagai kader aktif sekaligus fungsionaris di DPP Partai Golkar.

KPK telah melakukan empat OTT Selama Bulan Ramadhan

Pada Senin (05/06) lalu KPK menangkap enam orang di Surabaya, Jawa Timur. Terdiri dari unsur DPRD Jatim dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Mochamad Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Heryanto (Kadis Pertanian Provinsi Jawa Timur), dan Rohayati (Kadis Peternakan Provinsi Jawa Timur). Mereka ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah (perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017.

Mereka, enam orang tersebut kini sudah berada di Gedung KPK. Barang bukti yang diamankan oleh penyidik KPK berupa uang sebesar Rp 150 juta, yang diamankan dari tangan RA di ruang Ketua Komisi B Jatim.
Pada Jumat (09/06), KPK melakukan OTT terhadap jaksa di Bengkulu. Parlin Purba selaku Kasi III Intel Kejati Bengkulu ditangkap terkait kasus proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu. Dalam kasus ini KPK menetapkan tiga tersangka yakni Parlin Purba, Amin Anwari selaku pejabat pembuat komitmen, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi.

Pada Jumat (16/06) jelang tengah malam hingga Sabtu (17/06) dini hari, KPK melakukan OTT di Mojokerto. Sebanyak enam orang yang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto dan tiga pimpinan DPRD Mojokerto. Suap dalam kasus ini dilakukan agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar. Dalam OTT ini, penyidik mengamankan uang total Rp 470 juta.

Kepala Dinas PU sebagai pemberi suap dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara ketiga pimpinan DPRD Mojokerto sebagai penerima suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Selasa (20/06), KPK menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istrinya Lily Martiani Maddari. Menurut Febri, diduga ada transaksi yang terjadi antara pihak swasta dan pihak penyelenggara negara di Bengkulu. Namun, Febri belum menjelaskan perkara korupsi yang terjadi di Bengkulu. Sebelumnya, Kasubdit Penmas Polda Bengkulu, Kompol Mulyadi, membenarkan ada sejumlah orang yang ditangkap petugas KPK dan diperiksa di Mapolda Bengkulu.

Keadaan ini menunjukan bahwa korupsi di Indonesia sangat mewabah dan ini sangat mengkuatirkan berbagai pihak. Ujung-ujung dari tindak pidana korupsi adalah terpuruknya social ekonomi rakyat. Hal ini segera dihentikan, setiap tindakan korupsi oleh oknum harus dihentikan dengan menangkap dan mengadili tanpa pandang bulu.