Papua, suarapolitik.com - Akhir agustus 2017, dihadiri bos freeport pusat, ESDM mengumumkan berakhirnya perundingan RI-Freeport.

Berikut 11 point yang saya catat selama proses negosiasi.

1. Dalam 6 bulan, Jokowi mengambil alih kekuasaan freeport yang telah berkuasa selama 50 tahun

2. Di era Jokowi, rezim kontrak karya freeport berakhir dan negara mengendali tambang freeport melalui IUPK

3. Selama negosiasi, tidak ada penembakan di areal freeport yang berstigma separatisme

4. Walaupun dihantam dengan berbagai isu miring, dari anti islam, komunis dan pro cina, bahkan praktik bom mengatasnamakan ISIS,  negosiasi freeport tetap mencapai target

5. Satu satunya presiden yang menolak intervensi negara Amerika melalui kunjungan wapres dan dubes AS

6. Rezim komoditi yang andalkan pajak,  dividen dan royalti berakhir lantaran status freeport bukan lagi kontrak karya

7. 50 tahun freeport dipandang sebagai komoditas, sekarang freeport adalah aset bangsa. Clear!

8. 50 tahun negara hanya terima laporan freeport,  sekarang negara sendiri yang buat laporan soal apa saja

9. Monster freeport takluk ketika rezim ini tidak beri celah apapun. Maju kena mundur pun kena. Matilah kau freeport.

10. ESDM menyelaraskan perintah UU dengan menerapkan kebijakan yang bikin freeport pilih. Masih ingin kontrak karya berarti stop eksport. Terima IUPK berarti perpanjangan ijin hanya usia10 tahun, bukan seperti kontrak karya yang seenaknya sampai tahun 2041. Kalau mau perpanjang IUPK ya wajib selesai smelter dan divestasi. Jelas!

11. Dengan berakhirnya rezim kontrak karya, seluruh masalah seputar freeport baik lingkungan maupun sosial masyarakat menjadi kewenangan urusan negara. Apa apa selesaikan dengan hukum NKRI, bukan moralitas dalam kontrak karya. (Arki Papua)