Jakarta, suarapolitik.com - Salah satu langkah dan upaya mewujudkan dan memaksimalkan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pemerintah diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Evaluasi kinerja tersebut, adalah  sesuatu yang harus dijalankan, untuk bercermin dari yang sudah-sudah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus seirama dengan tujuan Pemerintah sekarang.

Demikian hal ini dikatakan, Pengamat Politik dari Fakta Institute, Adang Taufik Hidayat, dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana diterima wartawan, rabu 04/10/2017.

"Jika ada Satuan Kerja Perangkat Daerah  dan Badan Usaha Milik Daerah yang kinerjanya baik tetap dipertahankan dan dikembangkan lagi." kata Adang dalam keterangan tertulisnya.

Adang menjelaskan, nahkoda Jakarta, saat ini sudah terganti. Maka, kata Adang menambahkan, hal yang wajar, jika ada evaluasi terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

"Tentunya evaluasi ini sangat diharuskan, melihat kondisi nahkoda Jakarta yang sudah terganti, maka hal wajar bagi setiap SKPD dan BUMD untuk faham dan mesti ada Singkronisasi dengan Pemerintahan sekarang," tambah Adang.

Dengan adanya evaluasi tersebut, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini  berharap, program dan kinerja SKPD serta direksi BUMD bisa mencapai tujuan dan sesuai target.

"Saya berharap dari evaluasi program, SKPD, serta kinerja direksi BUMD bisa mencapai tujuan yang baik, dan kita juga mesti sadar, bahwa BUMD hari ini berkembang bukan karena inovasi dan ekspansi kerjanya, melainkan bantuan dana yang terus mensupport," ujar Adang Taufiq.

"Tanpa hasil yang optimal bahkan hanya menghabiskan anggaran DKI Jakarta yang saya kira bisa menjadi bahan evaluasi bersama," kata Adang. (Haji Merah)