Jakarta, suarapolitik.com - Pengamat Politik dari Fakta Institute, Adang Taufik Hidayat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar segera mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dia menilai, evaluasi kinerja tersebut, harus dijalankan, terutama evalusi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), harus seirama dengan tujuan pemerintah saat ini.

Diketahui, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terus mensuport Badan Usaha Milik Derah (BUMD) dengan anggaran yang cukup fantastis. Adang menilai, angaran yang digunakan oleh BUMD tidak sesuai dengan kepentingan umum.

"Yang rugi rakyat, uang sudah ada, aturan untuk membangun infrastruktur, tapi anggaran tersebut, entah kemana," ujar, Pengamat Politik dari Fakta Institute, Adang Taufiq Hidayat.

Dalam keterangan tertulisnya, Adang mengungkapkan, setiap BUMD harus mandiri dan tidak lagi bergantung pada Pernyataan Modal Pemerintah (PMP). Kebergantungan tersebut, bisa terjadi, jika BUMD benar masih memerlukan Pernyataan Modal Pemerintah.

"Kecuali jika BUMD tersebut benar masih harus memerlukan PMP, agar setiap program berjalan maksimal dan sesuai dengan tujuan visi-misi Pemimpin Jakarta yang baru. Sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah yang maksimal bagi Pemprov DKI," ungkap Adang.

Evaluasi Direksi dan Dirut BUMD, tambah Adang, sangat harus dilakukan, terutama bagi para pekerja BUMD yang terlibat politik praktis di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Dia mencontohkan, seperti yang terjadi pada Bank DKI yang diduga digerakan demi kepentingan Pilkada kemarin.

"Modusnya, dengan menggalakkan penerbitan buku rekening Simpeda untuk masyarakat lanjut usia (lansia). Sehingga publikpun menilai bahwa hal itu dianggap sebagai gerakan money politik," tambah Pengamat Politik, Adang Taufik Hidayat.  (Haji Merah)